Mengenal Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Sistem Akuntansi merupakan sistem yang wajib ada di suatu organisasi. Hal ini juga berlaku dalam struktur pemerintahan. Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang terintegrasi dengan Government ERP Software unggulan, akan membantu pemerintah dalam mengatur biaya yang keluar dan masuk secara lebih tepat dan akurat. Dengan begitu, pemerintah dapat menjalankan kegiatannya secara efektif hanya dengan Sistem Akuntansi.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cara kerja Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, terdiri dari ruang lingkup, dasar hukum, tujuan, ciri-ciri, dan klasifikasinya.

Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat yang meliputi lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan.

Sistem ERP Pemerintahan dapat mengotomatiskan proses administrasi dan operasional pemerintahan, meningkatkan transparansi informasi secara real-time, dan memastikan keamanan data organisasi.

Meskipun Sistem Akuntansi pemerintah pusat mencakup ruang lingkup yang cukup luas, namun masih ada beberapa pihak yang tidak termasuk ke dalamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Perseroan, dan Perusahaan Umum. Pelacakan status pembayaran invoice dapat di pantau menggunakan Sistem ERP untuk Pemerintahan.

Baca juga: Sistem Akuntansi: Pengertian, Manfaat, dan Penerapannya dalam Bisnis

Baca juga: Manfaat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pemerintah harus menjalankan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berdasarkan dasar hukum yang sudah negara tetapkan. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan akuntansi pemerintahan: 

• Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN:
  Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan data yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/lembaga yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN.
• Keputusan Menteri Keuangan No.337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  
• Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara No.KEP-16/AK/2004 tanggal 24 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2004. 

Tujuan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Berikut ini merupakan tujuan dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan Sistem ERP yang perlu Anda ketahui:

• Sistem aplikasi accounting mengamankan aset dan instansi-instansi pemerintah pusat melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi berlaku.
• Menyediakan informasi yang akurat secara real-time mengenai anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja.
• Memberikan informasi secara menyeluruh terkait posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat yang terjamin kepercayaannya.
• Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ciri-ciri Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Terdapat beberapa ciri-ciri pokok yang perlu Anda ketahui sebagai berikut:

1. Basis akuntansi

Dalam laporan keuangannya, pemerintah menggunakan basis kas dan basis akrual. Kedua hal ini akan membantu pemerintah dalam mengatur laporan keuangan dan sistem akuntasinya. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berbeda dengan basis kas, basis akrual hanya mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi. Pemerintah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

2. Sistem pembukuan berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan merupakan sistem yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi yaitu aset yang sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Setiap transaksi akan dibukukan dengan melakukan pendebetan dan pengkreditan sebuah perkiraan yang terkait.

3. Dana tunggal

Dana tunggal merupakan kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dalam hal ini, dana tunggal merupakan tempat yang mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai kesatuan tunggal.

4. Desentralisasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat

Salah satu ciri Sistem Akuntansi pemerintah pusat adalah dengan melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

5. Bagan akun standar

Agar Sistem Akuntansi pemerintah pusat dapat berjalan dengan efektif, pemerintah membutuhkan akun yang berkualitas untuk mengelolanya. Untuk itu, SAPP menggunakan akun standar yang telah Menteri Keuangan tetapkan untuk tujuan penganggaran maupun pencatatan akuntansi.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan, SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan.

Klasifikasi Umum Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Setelah mengetahui ciri-ciri pokok Sistem Akuntansi pemerintah pusat, sekarang saatnya Anda untuk mengetahui klasifikasi umumnya. Sistem Akuntansi pemerintah pusat terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:

A. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) merupakan sistem yang Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN) dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) laksanakan. Dalam hal ini, Sistem Akuntansi Pusat terbagi menjadi dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). 

B. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan Sistem Akuntansi yang Kementerian Negara/Lembaga laksanakan. Dalam sistem ini, Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan.

Baca juga: Sistem Akuntansi: Pengertian, Manfaat, dan Penerapannya dalam Bisnis

Jenis Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) akan pemerintah sampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Namun, sebelum menyampaikannya kepada DPR, laporan keuangan tersebut akan melalui tahap auditing dari pihak BPK. Berikut ini merupakan jenis LKPP berbasis akrual:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu jenis laporan keuangan pemerintah yang menyajikan rangkuman sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang pemerintah pusat/daerah kelola. LRA akan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Peningkatan atau penurunan saldo anggaran lebih di setiap periode akan ditulis di dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Nantinya, laporan ini hanya akan disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Neraca

Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi ini akan menjadi salah satu faktor krusial bagi pemerintah dalam menentukan keputusan atau kebijakan yang tepat.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

LO akan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan seperti pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang sudah dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan salah satu jenis laporan yang menyajikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang terbagi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

Tujuan laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

Laporan Perubahan Ekuitas

Sama halnya dengan laporan perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi terkait peningkatan atau penurunan data sebagai akibat dari kegiatan yang pemerintah lakukan selama periode tersebut. Namun, hal yang menjadi subjek perbandingan dalam LPE adalah data ekuitas terbaru dengan data tahun sebelumnya.  

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian harus ada di dalam laporan keuangan. CaLK mencakup penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang terdapat dalam Laporan terkait informasi Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Operasional,Arus Kas, dan Perubahan Ekuitas.

Baca juga: Pengertian Laporan Keuangan Beserta Contoh dan Fungsinya

Kesimpulan

Setelah memahami lebih lanjut mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, tentu Anda menyadari betapa pentingnya kedua hal tersebut dalam keberlangsungan organisasi Anda.

Tujuan utama dari sistem akuntansi dan laporan keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi dalam mengelola keuangannya. Dalam hal ini penting sekali bagi suatu organisasi untuk memilih sistem akuntansi yang tepat.

Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam mengelola sistem akuntansi adalah cara kerja sistem yang dapat Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu, gunakan Software Akuntansi dari HashMicro yang dapat membantu Anda dalam membuat laporan keuangan secara otomatis dan dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda.

Dapatkan konsultasi kebutuhan perusahaan Anda dengan ahli bisnis kami dan demo gratis software kami secara cuma-cuma dengan mengunduh harga skema software dari HashMicro, klik disini!